KENDARI__SIMPULINDONESIA.COM,— Krisis distribusi bahan bakar minyak (BBM) mulai menunjukkan gejala serius di Kota Kendari. Senin (06/07/2026).
Dalam beberapa hari terakhir, antrean kendaraan mengular di sejumlah SPBU, memicu kemacetan, menghambat aktivitas warga, dan menimbulkan keresahan luas akibat sulitnya mendapatkan BBM jenis bensin, khususnya Pertalite.
Fenomena ini bukan sekadar gangguan teknis biasa. Di lapangan, kondisi antrean panjang terjadi secara berulang dan merata di beberapa titik, memunculkan pertanyaan publik. Apakah ini murni persoalan distribusi, atau ada indikasi penyimpangan dalam tata niaga BBM?
Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kota (HIPPMAKOT) Kendari secara terbuka melontarkan kritik keras.
Mereka menilai pemerintah, Pertamina, dan aparat penegak hukum tidak boleh diam dan harus segera memberikan penjelasan transparan kepada publik.
Ketua Umum HIPPMAKOT Muhammad Dzuljalli Wal Ikhram menegaskan, masyarakat berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik kelangkaan ini.
“Masyarakat tidak boleh dibiarkan berspekulasi. Harus dijelaskan secara terbuka apakah ini karena keterlambatan distribusi, penurunan stok, lonjakan konsumsi, atau justru ada faktor lain yang sengaja ditutup-tutupi,” tegasnya.
Lebih jauh, HIPPMAKOT mencium adanya potensi masalah yang lebih serius. Mereka mendesak aparat penegak hukum untuk turun tangan melakukan penyelidikan menyeluruh apabila ditemukan indikasi penyimpangan.
Dugaan penimbunan, penyalahgunaan distribusi, hingga praktik “main mata” dalam penyaluran BBM disebut bukan hal yang mustahil terjadi jika pengawasan lemah.
Jika benar terjadi, hal tersebut dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kepentingan masyarakat.
“Jika ada oknum yang mengambil keuntungan di tengah kesulitan rakyat, itu bukan sekadar pelanggaran, tapi kejahatan moral yang harus ditindak tegas,” lanjutnya.
Sorotan juga diarahkan kepada pemerintah daerah dan lembaga terkait. HIPPMAKOT mendesak Pemerintah Kota Kendari, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, BPH Migas, dan Pertamina untuk segera memperketat pengawasan distribusi BBM di seluruh SPBU.
Menurut mereka, distribusi BBM harus dijamin berjalan tepat sasaran, adil, dan bebas dari praktik curang yang merugikan masyarakat.
HIPPMAKOT menegaskan tidak akan tinggal diam. Mereka menyatakan siap mengawal persoalan ini hingga ada kejelasan dan solusi konkret dari pihak berwenang.
Bahkan, langkah lanjutan seperti audiensi hingga aksi turun ke jalan mulai dipertimbangkan jika situasi dibiarkan berlarut tanpa kepastian.
“BBM adalah kebutuhan vital. Negara wajib hadir menjamin distribusi yang adil, transparan, dan bersih dari praktik-praktik yang merugikan rakyat,” tegas Muhammad Dzuljalli Wal Ikhram.
Di tengah meningkatnya tekanan publik, bola kini berada di tangan pemerintah, Pertamina, dan aparat penegak hukum menjawab krisis ini dengan keterbukaan atau membiarkan kecurigaan terus membesar.