Ketua Cabang PMII Sinjai, Amar Amrullah Asikin, menegaskan bahwa pencopotan dan penetapan tersangka terhadap pejabat tinggi di tingkat pusat merupakan sinyal darurat bagi seluruh elemen pengawasan di daerah. Menurutnya, dugaan penyimpangan ini harus menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan audit komprehensif terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yayasan, hingga mitra pelaksana di seluruh pelosok negeri.
"Sejak awal, PMII Sinjai konsisten menyuarakan pentingnya transparansi. Apa yang terjadi hari ini membuktikan bahwa kekhawatiran kami bukan sekadar isu, melainkan realitas yang harus direspons dengan ketegasan hukum," ujar Amar, Kamis (4/6/2026).
Desak Audit Menyeluruh dan Independensi Hukum
PMII Sinjai mendesak Kepolisian dan Kejaksaan untuk bergerak melampaui kasus yang telah mencuat ke publik. Amar menekankan perlunya pemeriksaan sistemik terhadap mekanisme pengadaan, alur penggunaan anggaran, hingga kualitas layanan yang diterima masyarakat.
Lebih lanjut, ia mewanti-wanti aparat penegak hukum untuk menjaga profesionalitas dan tidak menjadikan proses pengawasan sebagai ruang transaksional. "Kami berharap APH hadir untuk kepentingan rakyat. Jangan sampai proses pengawasan justru dijadikan ajang mencari keuntungan pribadi atau kelompok dengan menjadikan yayasan serta mitra sebagai 'ATM berjalan'," tegasnya.
Soroti Standarisasi Bahan Pangan
Dalam pernyataannya, Amar juga menyinggung arahan Presiden dalam pertemuan di Sentul terkait standar teknis pelaksanaan program. Ia menyoroti pentingnya efisiensi bahan pangan yang kerap kali diselewengkan, salah satunya pada standar pemotongan ayam.
Presiden sebelumnya telah memberikan instruksi tegas agar pemotongan ayam maksimal dilakukan menjadi 14 potong per ekor guna menjaga kualitas porsi dan nilai gizi. Amar mengkritik keras jika di lapangan masih ditemukan praktik pemotongan berlebih—hingga 18 hingga 22 potong—yang berpotensi menurunkan kualitas asupan gizi anak bangsa.
"Jika instruksi Presiden ini masih dilanggar oleh pelaksana di lapangan, maka patut dipertanyakan ke mana arah efisiensi dan kualitas program ini. Ini bukan sekadar angka, tapi soal hak gizi generasi masa depan," tambahnya.
Komitmen Kawal Kebijakan Negara
Sebagai penutup, PMII Sinjai menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan program MBG agar tetap berada pada rel yang benar. Organisasi mahasiswa ini berkomitmen untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan secara akuntabel demi meningkatkan taraf kesehatan masyarakat.
"Jangan biarkan program yang dirancang untuk menyejahterakan rakyat justru menjadi ladang korupsi. Kami menuntut audit menyeluruh dan penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap seluruh mitra pelaksana yang terbukti melakukan penyimpangan," pungkas Amar.
