Gerakan Aktivis Jakarta menyoroti adanya dugaan afiliasi antara pihak mitra pengelola dengan oknum tertentu di lingkungan Badan Gizi Nasional. Meski dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut, para aktivis menilai audit menyeluruh diperlukan untuk memastikan legalitas yayasan pengelola serta validitas proses penunjukan mitra. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Sorotan terhadap Transparansi dan Dampak Lingkungan
Pengamat kebijakan publik, Noor Erbachan, S.H., menegaskan bahwa setiap penunjukan mitra dalam program strategis nasional harus dilakukan secara terbuka agar kepercayaan publik tetap terjaga. Menurutnya, program pemenuhan gizi yang didanai negara wajib memenuhi standar akuntabilitas yang ketat.
Selain aspek legalitas, Noor Erbachan juga menekankan urgensi kajian lingkungan dalam penentuan lokasi SPPG. "Lokasi SPPG harus mempertimbangkan kondisi drainase, pengelolaan limbah produksi, kepadatan penduduk, serta aksesibilitas. Jika operasional berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, proses perizinan seperti UKL-UPL harus dilakukan secara selektif dan berbasis prinsip ramah lingkungan," jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti potensi masalah lalu lintas akibat mobilitas kendaraan operasional. Ia mengingatkan bahwa keberadaan fasilitas tersebut tidak boleh menimbulkan kemacetan atau gangguan terhadap aktivitas warga di sekitar lokasi.
Tuntutan Penundaan Peresmian
Presidium Gerakan Aktivis Jakarta, Muh. Awab Zimah, menyatakan bahwa masyarakat berhak mengetahui rekam jejak, legalitas, serta kapasitas yayasan yang ditunjuk pemerintah.
"Kami meminta transparansi informasi publik mengenai yayasan yang mengelola kedua SPPG tersebut. Sebelum seluruh proses dapat dibuktikan sesuai dengan aturan yang berlaku, kami mendesak Badan Gizi Nasional untuk menunda peresmian SPPG Kalideres dan SPPG Cengkareng," tegas Muh. Awab Zimah.
Rencana Aksi Lanjutan
Sebagai tindak lanjut, Gerakan Aktivis Jakarta menginformasikan bahwa mereka tengah menyiapkan aksi unjuk rasa di kantor pusat Badan Gizi Nasional. Aksi ini bertujuan untuk mendesak pemerintah memberikan penjelasan terbuka mengenai kriteria penetapan mitra, aspek lingkungan, dan kesiapan operasional fasilitas tersebut guna meredam kekhawatiran publik.
Hingga berita ini diturunkan, pihak mitra pengelola SPPG belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan dan pertanyaan yang diajukan oleh awak media.(Akbar)
