Dimana, realisasi PAD mencapai 107,89 persen dari target Rp. 239,42 miliar, dan terealisasi sebesar Rp. 258,32 miliar. Ini menjadi indikator kuat bahwa kemandirian fiskal daerah terus mengalami peningkatan.
Data tersebut sebagaimana disampaikan Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Ir. Drs. H. Saparudin, M.T., Ph.D., IPM., ASEAN Eng. di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Pangkalpinang dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna Kelima Masa Persidangan II Tahun 2026, Senin (30/3/2026).
Dalam pemaparannya, Saparudin atau yang akrab disapa Prof. Udin, menegaskan secara keseluruhan, pendapatan daerah Kota Pangkalpinang tahun> 2025 ditargetkan sebesar Rp.993,29 miliar, dengan realisasi mencapai Rp. 930,14 miliar atau 93,64 persen.
Sedangkan, belanja daerah terealisasi sebesar Rp.920,07 miliar atau 87,62 persen dari total anggaran.
Setidaknya, ruang sidang Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang, hari ini menjadi saksi pemaparan panjang perjalanan pembangunan daerah sepanjang tahun 2025.
Di hadapan pimpinan dan anggota dewan, serta unsur Forkopimda dan tokoh masyarakat, Prof Udin membuka pidatonya dengan apresiasi atas sinergi yang telah terbangun.
Secara khusus, atas nama Pemerintah Kota Pangkalpinang mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh masyarakat Kota Pangkal Pinang atas segala dukungan dan upaya untuk tetap memelihara suasana kondusif.
Dikatakannya, LKPJ yang disampaikan tidak sekadar laporan administratif, tetapi juga gambaran menyeluruh kinerja pemerintah daerah, mulai dari pengelolaan keuangan hingga program pembangunan yang menyentuh langsung masyarakat.
Dari sisi keuangan, pendapatan daerah tahun 2025 ditargetkan hampir Rp. 993 miliar dengan realisasi mencapai lebih dari 93 persen.
Sementara belanja daerah terealisasi sebesar 87,62 persen dari total anggaran yang telah disesuaikan.
Namun di balik angka-angka tersebut, terdapat cerita tentang upaya nyata pembangunan.
Di sektor pendidikan, pembangunan dan rehabilitasi sekolah terus dilakukan.
Di bidang kesehatan, peningkatan layanan terlihat dari pembangunan fasilitas di RSUD Depati Hamzah, termasuk ruang rawat inap dan laboratorium.
Tak hanya itu, pemerintah juga mencatat capaian Universal Health Coverage (UHC) sebesar 99,86 persen angka yang menunjukkan hampir seluruh warga telah terjangkau layanan kesehatan.
Di sektor infrastruktur, pembangunan jalan, jaringan air bersih, hingga penanganan rumah tidak layak huni menjadi fokus.
Sementara itu, bidang ketertiban umum dan kebencanaan juga menunjukkan kinerja aktif, termasuk puluhan operasi penegakan perda dan ratusan aksi penyelamatan warga.
Meski demikian, Saparudin tidak menutup mata terhadap tantangan. Ia mengakui masih adanya pekerjaan rumah, termasuk penurunan nilai investasi dan perlunya peningkatan kepesertaan jaminan ketenagakerjaan.
“Hal ini menjadi perhatian Pemerintah Kota Pangkalpinang, karena diharapkan peningkatan nilai investasi akan berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat,” ungkapnya.
Di tengah dinamika tersebut, berbagai inovasi terus digulirkan. Mulai dari program pelatihan kerja, festival ekonomi kreatif, hingga pengelolaan sampah berbasis kolaborasi dengan daerah lain dan sektor swasta.
Tak ketinggalan, deretan prestasi turut mengiringi perjalanan 2025, termasuk raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK serta berbagai penghargaan di tingkat nasional.
Menutup penyampaiannya, Saparudin menegaskan bahwa pembangunan tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi menjadi kunci utama.
“Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan masih terdapat berbagai kendala dan tantangan, namun kami berkomitmen untuk terus melakukan pembangunan guna memajukan Kota Pangkal Pinang,” tukasnya.
Untuk itu. Paripurna ini bukan sekadar agenda formal, melainkan cermin perjalanan satu tahun pemerintahan yang di dalamnya tersimpan capaian, evaluasi, dan harapan untuk masa depan Pangkalpinang yang lebih baik. (Aimy).
