Gambar : Massa aksi saat memaksa masuk di gedung DPRD Kota Kendari. (Gambar/Nur).
SimpulIndonesia.com__SULTRA,— Aliansi Masyarakat Kelurahan Petoaha Melawan bersama Tamalaki Pobende Wonua DPC Nambo kembali turun melakukan aksi unjuk rasa, Senin (26/07/2023).
Aksi unjuk rasa ini kembali dilakukan lantaran kekecewaannya mengenai rekomendasi DPRD Kota Kendari yang disinyalir belum dijalankan oleh PT Agung Bumi Karsa.
Kekecewaan masyarakat juga memuncak pada instansi-instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, hingga Dinas Ketenaga Kerjaan.
Bukan hanya itu, kekecawaan dan kemarahawan masyarakat kelurahan petoaha pun memuncak kepada DPRD Kota Kendari, yang mengeluarkan rekomendasi tanpa sanksi.
Koordinato Lapangan Haslan HS mengungkapkan kekecewaannya lantaran tidak adanya tindak lanjuta dari PT Agung Bumi Karsa terkait rekomendasi DPRD Kota Kendari itu.
“Kami kecewa sudah berapa bulan rekomendasi keluar tapi tidak ada yang dijalankan, kami menduga rekomendasi ini hanya obat penenang saja bagi masyarakat,”Kata Haslan Hs saat ditemui di lokasi demonstrasi.
Haslan Hs juga menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas dalam aksi kali ini.
“Gerakan kami ini ada gerakan puncak dari beberapa gerakan sebelumnya, hal-hal yang kami anggap benar akan kami lakukan, seperti memboikot jalan yang digunakan PT Agung Bumi Karsa sebagai jalan operasinya,”Tegas Haslan.
Haslan juga mengungkapkan tidak ada lagi diplomasi jika bukan pemilik atau direktur utama PT Agung Bumi Karsa yakni Rivan yang menemuinya.
“Kami tidak ingin berdiplomasi lagi, kecuali PJ Walikota Kendari dan Rivan selaku pemilik atau direktur PT Agung Bimi Karsa,”Ungkap Haslan.
Senada dengan Jendral Lapangan Ali Sabarno mengatakan bahwa ini aksi puncak dan tidak ada negosiasi atau diskusi lagi.
“Aksi ini adalah aksi puncak, tidak akan ada negosiasi dan diplomasi kalau kami tidak ditemui langsung PJ Walikota Kendari dan pemilik PT Agung Bumi Karsa yakni Rivan, kami meminta Rivan turun temui kami jika tidak kami akan mengambil langkah-langkah yang kami anggap benar,”Tegas Ali Sabarno saat ditemui tim SimpulIndonesia.com di lokasi demonstrasi.
Ali Sabarno juga menegaskan bahwa pihaknya meminta untuk intansi terkait mengambil langkah tegas.
“Sampai hari ini, tidak ada langkah tegas dari instansi terkait dalam pemberian sanksi PT Agung Bumi Karsa, khususnya DLHK Kota Kendari dan DPMPTSP Kota Kendari, kami menganggap tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Kelurahan Petoaha, mulai deri dugaan kejahatan lingkungan hingga tanggung jawab sosial yang tidak dijalankan PT Agung Bumi Karsa dan menurut kami ini adalah pembiaran yang kami duga kuat ada main mata antara PT Agung Bumi Karsa dengan oknum yang duduk di kursi Birokrasi,”Terang Ali Sabarno dalam orasinya.
Diketahui setelah bertandang kebeberapa instansi terkait, massa aksi akan melakukan aksi pemboikotan jalan di jalan yang digunakan PT Agung Bumi Karsa sebagai jalan produksi.
Mass aksi memeriksa semua ruangan di kantor DPRD Kota Kendari diketahui untuk mencari wakil rakyatnya.
Di DPRD Kota Kendari memberikan secara sombolis tolak angin.
Massa aksi kemudian terlihat ditemui oleh ketua komisi tiga, di ruang rapat dengar pendapat.
Jendral Lapangan Ali Sabarno meminta DPRD untuk mengambil langkah tegas dalam menangani persoalan di Kelurahan Petoaha Kecamatan Nambo Kota Kendari.
“Kami meminta DPRD kota Kendari untuk mengambil langkah tegas dalam kurung waktu 1x24 jam,”Tegas Ali Sabarno.
Ketua Komisi 3 DPRD Kota Kendari Rajab Jinik, berjanji akan memanggil kembali OPD terkait.
“Besok (27/06/2023) kita akan panggil kembali OPD terkait untuk membahas apa yang mereka sudah lakukan terkait rekomendasi yang telah dikeluarkan DPRD,”Kata Rajab Jinik dihadapan massa aksi.(Nur).
