Gambar: Iluatrasi Perebutan kekuasaan,
SIMPULINDONESIA.com_ MAKASSAR-- Birokrasi di lingkungan kampus Perguruan Tinggi Swasta Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar kembali menuai problematik, berimbas pada civitas akademik mahasiswa.
Penonaktifan Rektor UMI , Prof. Basri Modding yang secara tiba-tiba ini berkaitan dengan masalah internal kampus UMI. Ditunjuknya Prof. Sufirman Rahman oleh Yayasan Wakaf UMI yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Program Pascasarjana UMI. Dan kemudian, dilantik di Aula Fakultas Kedokteran kampus UMI, menjadi plt rektor UMI.
Terjadilah polemik yang berbuntut hingga ke ranah mahasiswa kampus UMI. Dikeluarkannya dua surat edaran mengenai aktivitas kampus UMI. Prof. Basri Modding mengeluarkan surat edaran yang meliburkan aktivitas akademik dan administrasi, sementara penggantinya Plt Rektor UMI Prof. Sufirman Rahman mengeluarkan edaran yang berbanding terbalik, dengan tetap melaksanakan segala aktivitas di kampus. Kedua surat edaran tersebut ditandatangani oleh masing-masing pihak.
HmI Koorkom UMI mengecam polemik kepemimpinan yang terjadi tersebut. Selain terbelahnya solidaritas internal , perebutan keabsahan dalam kepemimpinan rektorat tersebut tentunya sangat mempengaruhi sepak terjang kampus UMI, termasuk aktivitas mahasiswa didalamnya.
Imbas dari polemik birokrat menghadirkan ketidakpastian informasi kampus UMI karena adanya dua informasi yang berbeda. Sehubung dengan hal tersebut HmI Koorkom UMI Menuntut Rektorat Kampus UMI kejelasan yang diantaranya Meminta kejelasan serta pertangungjawaban atas terganggunya aktifitas roda Akademik dan Kemahasiswaaan di kampus UMI dan Meminta Agar Proses Administrasi Serta Pelayanan di Universitas Muslim Indonesia berjalan sebagaimana mestinya.
HmI Koorkom UMI, menyatakan dengan Tidak Berjalannya Tri Darma Perguruan Tinggi, sehingga Mendesak pihak yang berwenang Untuk segera memberikan resolusi dari polemik ini agar tidak berlarut-larut karena sangat amat menganggu mahasiswa Kampus UMI.
HmI Koorkom UMI Juga menilai Mencuatnya polemik “perebutan kekuasaan” yang menjadi konsumsi publik secara luas menimbulkan pandangan sebagaimana problematika yang terjadi merupakan puncak dari timbunan berbagai konflik di dalam internal kampus yang belum selesai.
Polemik dalam rektorat kampus UMI sedikit banyak berdampak menjadi kerugian, mulai dari kekuatan solidaritas kampus UMI, keresahan mahasiswa, hingga berbagai kepentingan politis lainnya di kemudian hari. Perpecahan yang terjadi berujung pada terjadinya keberpihakan yang membuktikan bahwa tak mudah bagi kampus UMI untuk mengembalikan gerak selaras civitas kampus UMI pasca-kekisruhan yang terjadi.
Bagaimanapun, polemik kepemimpinan bahkan kepengurusan menyisakan berbagai benih persoalan yang dapat mencuat kembali. HmI Koorkom UMI menganggap, proses penyelesaian yang ditempuh harus benar-benar dapat menjadi titik temu dari keterbelahan dua pihak yang ada. Agar keresahan mahasiswa saat ini, tentang bagaimana kedepannya agar polemik rektorat tidak lagi menjadi benalu bagi Kampus Hijau UMI. (*)
Citizen Reporter: Siti Nurul Ikhsani
