Pengungkapan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ini berasal dari tiga Laporan Polisi (LP) di lokasi berbeda, yakni Pelabuhan Feri Internasional Batam Center, kawasan perairan Selat Singapura, serta Pelabuhan Harbour Bay Batam.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kepri, Kombes Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, mengungkapkan bahwa para tersangka memiliki peran berbeda dalam rantai pemberangkatan calon PMI ilegal tersebut.
"Total korban berjumlah 30 orang dari tiga laporan polisi. Sementara untuk tersangka yang berhasil diamankan berjumlah enam orang, masing-masing memiliki peran berbeda dalam jaringan ini," ujar Kombes Pol. Nona Pricillia Ohei saat memimpin konferensi pers di Mapolda Kepri, Batam, Kamis (29/10/2026).
Diancam Pasal Berlapis dan UU TPPO
Untuk memberikan efek jera, penyidik Ditreskrimum Polda Kepri menjerat para tersangka dengan pasal berlapis dalam undang-undang pelindungan pekerja migran dan pemberantasan TPPO.
Para tersangka disangkakan melanggar sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, meliputi:
- Pasal 81 jo. Pasal 69
- Pasal 83 jo. Pasal 68
- Pasal 86 huruf c jo. Pasal 72 huruf c
Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 457 UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) serta Pasal 4 jo. Pasal 10 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO.
Kombes Pol. Nona menegaskan, penerapan pasal berlapis tersebut disesuaikan dengan bukti perbuatan dan besarnya peran masing-masing tersangka dalam proses rekrutmen hingga pemberangkatan PMI secara ilegal.
Saat ini, seluruh korban telah mendapatkan penanganan dan perlindungan dari pihak berwenang, sementara keenam tersangka harus mendekam di sel tahanan Polda Kepri untuk proses hukum lebih lanjut. ***

